MESKIPUN sudah tiga kali dimutasi sebagai Camat paling ujung di Surabaya yakni Pakal, Pabean Cantian dan Karang Pilang tidak membuat Drs. Budi Hermanto, M.Si untuk patah semangat dalam bekerja. Alumnus APDN ini justru malah bangga, sebab setiap akan meninggalkan Kecamatan, dirinya selalu dapat memberikan kenyamanan bagi Camat yang baru dan bekas stafnya dalam bekerja.” Tiga kali pindah, aku selalu bangun kantor.” Ujar bapak lima anak.

Dia menambahkan, bukan hanya kebanggaan saja namun juga rasa keheranan akan dirinya, sebab setiap menjadi Camat baru, selalu di ikuti akan adanya pembangunan Kecamatan namun setelah selesai pembangunannya maka pindah tugas menyertainya bahkan waktunya pun mengalami kesamaan yaitu setiap 6 bulan sekali sehingga membuatnya memberi sebutan sebuah nama jabatan pada dirinya. “ Opo aku iki Camat pembangunan, opo Camat tukang bangun (Apa saya ini Camat Pembangunan atau Camat tukang bangun).” Jelasnya lantas tertawa. (rif)

SEJAK menjabat sebagai Lurah Lontar tahun 2005 – 2008, Drs. Harun Ismail sudah berkali-kali bahkan berpuluh-puluh kali berurusan dengan pihak Kepolisian mulai dari tingkat Polres hingga Polda Jatim, dikarenakan banyaknya permasalahan tanah yang ada di wilayahnya tak kunjung selesai diantaranya saling Mengklaim, Penyerobotan, Rebutan dll.” Ya pokoknya nggak sampai ratusan, malas menghitung lah.” tuturnya lantas tertawa.

Permasalahan tersebut dikarenakan ulah dari para Lurah terdahulu yang tidak bertanggung jawab sehingga berakibat “diseretnya” Alumnus STPDN ini, untuk bolak-balik memenuhi panggilan para penyidik sehingga terpaksa meninggalkan Pelayanan Masyarakat untuk sesaat sedangkan pemanggilan tersebut hanya sebatas menerangkan status maupun riwayat tanah.” Setiap berhadapan dengan Polisi butuh waktu ½ sampai 6 jam.” Jelasnya.

Dia menambahkan berhadapan dengan Penyidik awalnya sempat mengalami rasa grogi namun karena terlalu seringnya sehingga membuatnya terbiasa bahkan hal tersebut tidak membuatnya sakit hati maupun dendam karena yang membuat masalah itu bukan dirinya namun dengan besar hati, sikap kedewasaannya dan sikap Profesiolanisme, kejadian itu dianggapnya sebagai Musibah, dari musibah dan akan diambil Hikmahnya. ”Hikmahnya itu, teman kan tambah banyak.” Ujar pria berdarah Maluku Utara. (rif)

Konversi minyak tanah (Mitan) ke liquid petroleum gas (LPG) yang didengungkan pemerintah belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal terlihat dari banyaknya antrian warga di beberapa wilayah Kota Surabaya untuk mendapatkan minyak tanah.
Pemandangan yang tampak akhir-akhir ini di beberapa penjuru kota Surabaya mengingatkan pemandangan pada era tahun 60-an, karena carut marutnya ekonomi pada waktu itu memaksa rakyat dan mahasiswa turun ke jalan.
“Bila pemerintah belum siap untuk melakukan suatu perubahan kebiasaan masyarakat seperti saat ini minyak tanah dialihkan LPG, distribusi minyak tanah ke agen pangkalan minyak tanah jangan dikurangi dulu jatahnya dan diulur waktu pengirimannya. Akibatnya ya seperti yang bapak lihat, kami harus ngantri berjam-jam untuk mendapatkan jatah pembelian mitan sebanyak 10 liter”, ucap Budi, warga Kelurahan Lidah Wetan dengan nada kesal yang juga ikut antri minyak tanah di pangkalan mitan lidah yang diikuti suara kur masyarakat Lidah Wetan lainnya yang sedang ngantri dan turut mendengarkan wawancara tersebut.
Hal senada juga diucapkan pemilik pangkalan mitan, ”Dulu sebelum ada kebijakan pemerintah yang mau mencabut subsidi BBM mitan dan dialihkan LPG, pengiriman mitan di pangkalan kami tidak ada masalah. Sekarang setelah adanya kebijakan itu, pengiriman mitan di tempat kami sering terlambat dan volumenya dikurangi. Biasanya kami dapat 5000 liter sekarang hanya 3000 liter,” ucapnya.
Di tempat terpisah, terkait dengan banyaknya antrian warga di wilayah Kelurahan Lidah Wetan yang memerlukan minyak tanah tersebut, Lurah Lidah Wetan mengatakan,”Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan agar warga Lidah Wetan dapat LPG subsidi sesegera mungkin, tapi apa daya kami, kami hanya bisa menunggu dan menunggu. Selain itu kami juga tidak tahu mengapa minyak tanah jadi langka. Kondisi seperti sekarang ini sebenarnya sudah di luar wewenang kami,” ucapnya. (Bud)

Gara-gara Minyak Tanah (Mitan) sesama warga Ujung hampir bentrok. Beruntung gegeran yang menggunakan senjata tajam (Carok istilah Madura) antara warga dengan pemilik pangkalan mitan ini dapat di dengar oleh Lurah Ujung, Yunus, S.STP.
Dengan kesigapannya supaya aksi ini tak sempat meletus, maka diundanglah kedua belah pihak dibalai Kelurahan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dalam rapat, mulai terungkap permasalahannya, warga merasa jengkel terhadap pemilik pangkalan pasalnya para pemilik pangkalan Mitan tidak mau melayani pembeliannya.
”Mereka lebih mementingkan para agen ketimbang kita.” ujarnya. Namun tuduhan itu dibantah oleh para pemilik pangkalan.” Itu nggak bener pak Lurah, saya tetap melayani warga tapi saya tetap utamakan para pelangganku dulu. “ kata pria kurus itu dengan emosi.
Karena suasana rapat semakin panas sebab hujan interupsi kedua belah pihak tak ada hentinya, mereka menganggap dirinya benar maka Lurah asli Madura ini mulai angkat bicara, diputuskannya kebijakan dengan memberikan dua opsi, pertama pihak pemilik pangkalan diharuskan mengutamakan penjualannya kepada warga sekitar kemudian ke agen sedangkan yang ke dua, pihak RW supaya mendata warganya untuk membeli mitan ke pangkalan di wilayahnya dengan menyediakan kupon / KSK . ”Kami mohon, dari dua pilihan yang dianggap paling tepat diharapkan untuk diterapkan.” Jelas Alumnus STPDN tersebut. (rif)

Modus untuk menguasai Aset Negara yang tidak terurus lagi beragam cara, mereka ini bagaikan seekor Bunglon. Untuk itu jangan terkecoh oleh penampilan. Pada intinya mereka ini sangatlah kejam, tidak mengenal lagi siapa teman atau saudara. Maka berhati-hatilah !
Meskipun dianggap oleh ketiga warganya telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan dan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dalam mencabut Surat Keterangan (SK) Lurah dengan no. 590/108/436/.7.28.2/2006 a/n M.Yusuf dengan luas 34.075 M2, SK no. 590/33/436.7.28.2/2007 a/n Poniman dengan luas 16.900 M2 dan SK no. 590/49/436.7.28.2/2007 a/n Reto dengan luasnya 16.775 M2  dan akhirnya di gugat melalui Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN) namun Lurah Tanjungsari, Tunarto, SH tetap tenang dan bersikukuh bahwa cara yang dilakukannya ini adalah demi menyelamatkan aset Negara bahkan dia juga sudah menyiapkan kuasa hukum.” Saya akan layani sampai dimanapun bahkan saya sudah siapkan pengacara.” Ujarnya. 
Lanjut Tunarto, para penggugat dalam melakukan aksinya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah Negara dengan menyewa pengacara, bukan hal yang baru sebab sebelumnya sudah pernah dilakukannya namun si pengacara tersebut mundur setelah mengetahui seluk beluk permasalahannya, bahkan setelah itu para penggugat sudah mengakui akan kesalahannya.
”Yang ini, yang kedua mas, tiga orang itu bahkan sudah rugi uang banyak.” Kata Tunarto pada Progresif.
Menurut Tunarto, kejadian ini berawal dari para penggugat mendatanginya dan merengek-rengek untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan (SK) Lurah sebagai penggarap lahan (tanah) milik Negara yang kosong di wilayah Tanjungsari untuk, kemudian mereka ini menyodorkan sebuah pernyataan tertulis yang ternyata sudah disiapkan sebelumnya. Isi dari pernyataan tersebut intinya bahwa penggugat ini menggarap tanah Negara untuk di olah sebagai lahan pertanian dan tanah ini telah di bebaskan oleh PTUN. Karena rasa iba dan niat baik serta keseriusannya maka di kabulkanlah.” sebelum di buatkan SK, mereka sering kali kesini bahkan sampai berlama-lama hingga saya kasihan.” Jelasnya.
Namun setelah SK itu di keluarkan, masih Tunarto, bagai pepatah air susu dibalas dengan air tuba para penggugat ini mulai berulah, kebaikan yang dilakukannya selama ini supaya dengan adanya niat serta keseriusan untuk mengolah lahan Negara yang tak terpakai untuk dijadikan mata pencaharian demi penopang perekonomian keluarganya ternyata ditanggapi sebaliknya.
Berdasar no SK yang sudah di terbitkan oleh pihak Kelurahan Tanjungsari penggugat merasa mempunyai bukti akan ke-pemilikan tanah yang sah dan akan memproses segala administrasi selayaknya seperti memiliki surat tanah pada umumnya.
”Isi SK ini tidak bunyi pak, tolong dirubah (sambil mendesak) kalau begini, saya kan ngak bisa nguasai secara penuh.” Ujar Tunarto menirukan ucapan para penggugat.
Karena tidak mempunyai bukti atau dasar yang kuat, lanjut Tunarto maka per-mintaan dari para penggugat yang terdiri dari dua orang warga Tanjungsari dan seo-rangnya warga dari luar tersebut dimentahkan, kemudian mereka tidak berhenti sampai disitu saja, aksinya penggugat kali ini memakai cara meminta dan mendesak supaya pihak Kelurahan mendatangkan warga sebagai saksi hidup bahwa tanah Negara tersebut, selama ini telah benar-benar sudah menjadi lahan pertanian namun pernyataan penggugat di tanggapi sebaliknya oleh warga.
”Kita kros cek kebenarannya, berduyun-duyun warga kesini sampai Kelurahan tidak cukup, akhirnya warga menyangkal kalau tanah itu sudah jadi lahan pertanian, masih yang aslinya, serta warga tidak menyetujui lagi ada SK penggarap.” Bebernya.(Arf)